Tentang Jabar Saber Hoaks

Maksud pembentukan Jabar Saber Hoaks ialah untuk melaksanakan pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang sehat, bermartabat dan untuk mampu memanfaatkan teknologi informasi secara positif dan produktif.

Adapun pembentukan Jabar Saber Hoaks sebagai lembaga dibawah naungan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat bertujuan sebagai berikut:
a. Memantau dan menerima laporan informasi hoaks di media sosial
b. Melakukan klarifikasi dan sebuah informasi hoaks
c. Melakukan edukasi literasi digital, melawan hoaks dan konten positif kepada masyarakat melalui media sosial (online) dan secara langsung (offline) se-Jawa Barat.

Tim Jabar Saber Hoaks ini dibentuk dengan mengacu pada dasar hukum sebagai berikut:

  1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887)
  2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149)
  6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 29 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 92)
  7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Bermuatan Negatif
  8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 Nomor 12) Tanggal 23 Oktober 2018
  9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
  10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 29 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika
  11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat